KEPULAUAN AYAU — Orang Usba di Kepulauan Ayau, Raja Ampat, telah lama mengenali batas wilayah laut, tempat mencari ikan, perubahan musim, dan aturan adat yang mengatur pemanfaatan hasil alam. Pengetahuan itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat menjalankan sasi untuk mengatur pengambilan sumber daya laut. Namun, aturan yang dihormati masyarakat adat belum tentu dipatuhi semua orang yang datang memanfaatkan perairan yang sama.
Keadaan tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu dibicarakan dalam rencana Dialog Terbuka antara Pemangku Adat dan Mitra Konservasi di Bentang Laut Kepala Burung (BLKB). Forum ini merupakan bagian dari program Penguatan Tata Kelola Pengetahuan Adat untuk Konservasi Laut yang dijalankan Institut USBA melalui dukungan Blue Abadi Fund (BAF).
Komunikasi awal dan koordinasi antarpihak telah dibangun, sementara pelaksanaan forum masih berada dalam tahap persiapan dengan rencana kegiatan pada November 2026. Melalui pertemuan tersebut, pengalaman masyarakat Usba diharapkan dapat dibicarakan bersama pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan konservasi.
Penguatan Aturan Adat
Masyarakat Usba mempunyai pengetahuan mengenai wilayah, musim, jenis biota, serta ketentuan adat yang mengarahkan pemanfaatan sumber daya. Salah satu ketentuan itu adalah sasi, yang digunakan masyarakat untuk mengatur pengambilan hasil alam berdasarkan aturan yang berlaku dalam kehidupan adat.
Persoalan muncul ketika masyarakat menjalankan ketentuan tersebut, tetapi pihak dari luar komunitas tidak selalu menghormatinya. Dalam penelusuran Institut Usba mencatat bahwa pelanggaran oleh pihak luar menjadi tantangan dalam menjaga sumber daya laut. Kepatuhan masyarakat setempat saja belum menjamin perlindungan apabila orang lain dapat mengambil hasil alam tanpa mengindahkan aturan yang sedang dijalankan.

Karena itu, pembicaraan dengan mitra konservasi diperlukan untuk memperjelas hubungan antara aturan adat dan pengelolaan kawasan. Masyarakat membutuhkan ruang untuk menjelaskan ketentuan yang mereka jalankan, sedangkan pemerintah dan lembaga pengelola kawasan mempunyai kewenangan yang perlu dihubungkan dengan kebutuhan perlindungan wilayah.
Pengetahuan Wilayah Dibawa ke Pembicaraan Bersama
Sebelum rencana dialog tersebut, masyarakat Usba telah terlibat dalam pendokumentasian pengetahuan dan pemetaan partisipatif wilayah adat. Perwakilan lima marga, yakni Umpes, Imbir, Burdam, Rumbewas, dan Mambrisauw, mengambil bagian dalam pengenalan batas wilayah berdasarkan pengetahuan yang diwariskan masyarakat.
Pekerjaan pemetaan menghasilkan gambaran wilayah adat seluas sekitar 28.558 hektare, meliputi daratan dan perairan. Hasil tersebut menjadi salah satu bahan yang dapat membantu masyarakat menjelaskan wilayah yang mereka kenali dan manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
Namun, peta saja tidak menerangkan seluruh hubungan masyarakat dengan laut. Di balik nama tempat dan batas wilayah terdapat pengetahuan mengenai musim, lokasi sumber daya, serta ketentuan adat yang mengatur cara pemanfaatannya. Keterangan tersebut perlu mendapat tempat dalam dialog agar pembicaraan mengenai konservasi tidak hanya bertumpu pada batas geografis dan aturan pengelolaan kawasan.
Membicarakan Kewenangan dan Penanganan Pelanggaran
Rencana dialog juga membuka peluang membicarakan pengakuan terhadap kewenangan masyarakat adat dalam menjaga wilayahnya. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah mulai terbukanya kegiatan wisata di Kepulauan Ayau. Saat ini tercatat ada 2 homestay di wilayah Distrik Ayau. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, agar kegiatan wisata tidak merusak lingkungan terutama karang.
Pemerintah, lembaga pengelola kawasan, pengelola wisata dan mitra konservasi mempunyai peran yang berbeda dari masyarakat adat. Perbedaan tersebut perlu dibicarakan agar pembagian tanggung jawab menjadi jelas, terutama dalam pemantauan wilayah, penyampaian informasi, serta penanganan dugaan pelanggaran.
Pembicaraan itu sekaligus menjadi dasar bagi rencana penyusunan rekomendasi praktik konservasi kolaboratif. Rekomendasi masih perlu dirumuskan melalui pertemuan para pihak, dengan memperhatikan pengetahuan masyarakat, ketentuan adat, dan kewenangan lembaga yang bekerja dalam pengelolaan kawasan.
Dialog yang Perlu Berlanjut Menjadi Pekerjaan
Bagi masyarakat Usba, kerja sama konservasi tidak cukup berhenti pada pertemuan atau penyusunan dokumen. Pemantauan lingkungan, pengawasan pemanfaatan sumber daya, dan pendidikan mengenai aturan adat membutuhkan pembagian tugas serta dukungan yang dapat dilanjutkan setelah kegiatan program berakhir.
Forum yang direncanakan pada November 2026 menjadi kesempatan untuk memulai pembicaraan tersebut secara lebih terbuka. Masyarakat mempunyai pengalaman menjaga wilayah dan mengenali perubahan laut, sementara mitra konservasi dapat membawa dukungan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Di Kepulauan Ayau, orang Usba tetap berhadapan dengan kebutuhan menjaga sumber daya yang menjadi bagian dari penghidupan mereka. Ketika masyarakat menjalankan sasi, mereka membutuhkan pihak lain untuk menghormati ketentuan tersebut, bukan membiarkan tanggung jawab perlindungan berada pada masyarakat adat seorang diri.
Dialog yang sedang disiapkan diharapkan memberi ruang bagi kedua pihak untuk membicarakan persoalan itu dan menentukan langkah yang dapat dikerjakan bersama. Bagi orang Usba, yang diperlukan bukan hanya kesempatan menjelaskan bagaimana mereka mengenali dan menjaga laut, tetapi juga kejelasan mengenai siapa yang akan ikut bertanggung jawab ketika wilayah adat menghadapi ancaman atau pelanggaran.

