Banjir dan Longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat 2025: Peringatan Keras Bagi Papua untuk Menghindari Krisis Ekologis Serupa

by Institut USBASiaran PersPosted on Comments are Disabled

Institut USBA menyampaikan keprihatinan mendalam atas rangkaian bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025.Bencana tersebut bukan sekadar akibat cuaca ekstrem, tetapi terindikasi merupakan konsekuensi langsung dari kerusakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat pertambangan, perkebunan skala besar, HTI, dan pembangunan infrastruktur yang tidak memperhitungkan risiko lanskap. Analisis yang dilakukan Institut USBA mengacu pada temuan investigatif yang terekam dalam artikel berseri yang dilansir dari berbagai media. Diantaranya, “Bencana Sumatera 2025: Banjir, Longsor, dan Kegagalan Sistem Eksplorasi Kebijakan serta Manajemen Risiko,” “Jejak Banjir Sumatera 2025: Ketika Hutan Pergi, Air Datang,” “Menyelamatkan Hulu Sumatera: Jalan Keluar dari Siklus Banjir 2025,” dan “Peta Perusahaan di Balik Krisis Banjir Sumatera 2025: Siapa Menguasai Hulu Sungai?” Keempat artikeltersebut secara kuat menunjukkan pola kerusakan ekologi yang menyebabkan banjir menjadi lebih masif, cepat, dan destruktif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bencana Sumatera 2025: Ketika Hutan Pergi, Air Datang Data lapangan mencatat bahwa banjir dan longsor terjadi hanya setelah hujan turun beberapa jam. Air membawa lumpur, sedimen, bahkan kayu-kayu gelondongan dari bukit—indikasi adanya pembukaan hutan di zona terlarang. Artikel Jejak Banjir Sumatera 2025: Ketika Hutan Pergi, Air Datang menegaskan bahwahilangnya hutan menyebabkan hilangnya “benteng penahan air” Sumatera sehingga hujan singkat pun dapat memicu bencana besar. Di Aceh, titik longsor ditemukan berdekatan dengan konsesi mineral dan batubara,terutama di Aceh Selatan dan Nagan Raya. Pembukaan tebing dan jalan tambang mempercepat proses longsor dan limpasan sedimen yang mengalir ke sungai dan permukiman warga. Di Sumatera Utara, banjir paling parah terjadi di Mandailing Natal, Padang Lawas, dan Tapanuli Selatan. File tersebut menggarisbawahi keterkaitan kuat antara ekspansi tambang emas dan batubara, HTI, serta perkebunan sawit terhadap percepatan erosi dan pendangkalan sungai. Sementara di Sumatera Barat, banjir bandang membawa kayu berukuran besar yang menunjukkan adanya pembalakan di hulu kawasan rawan longsor. Sungai-sungai berubah menjadi aliran lumpur raksasa yang menyapu rumah dan lahan pertanian warga. Peta Pelaku Industri yang Menguasai Hulu DAS Artikel Peta Perusahaan di Balik Krisis Banjir Sumatera 2025: Siapa menguasai Hulu Sungai?” mengungkap tumpang-tindih konsesi yang membuka hulu sungai di Aceh–Sumut–Sumbar. Di Aceh, beberapa perusahaan mineral dan batubara yang beroperasi di zona merah kerawanan, seperti PT Lhoong SetiaMining, PT Aceh Baro Coal, hingga PT Beutong Mining Indonesia, memicu retakan bukit dan sedimentasi sungai. Di Sumut, konsesi tambang emas serta HTI besar seperti PT Toba Pulp Lestari menciptakan perubahan lanskap masif yang melemahkan daya serap air dan menambah risiko banjir bandang. Sementara di Sumbar, perluasan perkebunan sawit di kaki bukit serta operasi HPH meniadakan sistem penyangga alami. Hal ini membuat banjir bandang terus berulang dari tahun ke tahun. Kerusakan Hulu DAS: Akar Masalah Banjir 2025 Artikel “Menyelamatkan Hulu Sumatera: Jalan Keluar dari Siklus Banjir 2025” menggarisbawahi bahwa penyebab utama banjir besar 2025 adalah hilangnya tutupan hutan di hulu DAS, pemecahan lereng oleh jalan industri, sedimentasi ekstrem di sungai, dan penempatan proyek energi-infrastruktur di zona rawan. Banjir bukan sekadar air. “Yang turun adalah gunung,” kata seorang warga PasamanBarat—menggambarkan skala kerusakan yang terjadi. Peringatan untuk Papua: Jangan Mengulang Kesalahan Sumatera Institut USBA menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh wilayah di Indonesia khususnya Papua, terutama wilayah-wilayah yang sedang mengalami: Peta aktivitas pembangunan di Papua saat ini menunjukkan pola awal yang sangat mirip dengan kondisi Aceh–Sumut–Sumbar sebelum bencana besar 2025 terjadi. Jika tata ruang, izin, dan pengawasan tidak diperkuat, Papua berpotensi memasuki siklus bencana yang sama: aliran air yang tak terkendali, longsor di lereng-lereng curam, dan banjir di dataran rendah. Papua—dengan curah hujan tinggi, pegunungan curam, DAS besar, dan ekosistem adat yang rapuh—akan mengalami dampak lebih menghancurkan apabila pola pembangunan tidak diperbaiki. Temuan Eksternal Kunci yang Menegaskan Risiko di Papua Ancaman penambangan nikel di Raja Ampat dan kawasan pesisir Papua—Greenpeace merilis investigasi yang mendokumentasikan ekspansi rencana penambangan nikel dan ancaman serius terhadap ekosistem laut dan pesisir Raja Ampat. Laporan ini menegaskan adanya konsesi dan rencana operasi yang menempatkan karst, pulau-pulau kecil, dan zona pesisir sensitif pada risiko kerusakan ekologis besar. Data kehilangan hutan dan perubahan tutupan lahan di Papua —dataset Global Forest Watch menunjukkan bahwa Papua masih menyimpan hutan besar, tetapi mengalami kehilangan hutan setiap tahun; data dan peta interaktif memperlihatkan area konsesi, perubahan tutupan, dan zona yang terekspos risiko erosi dan sedimentasi bila dibuka. Tren ini relevan untuk menilai potensi terjadinya akumulasi risiko hidrologis bila konsesi berekspansi ke wilayah DAS. Dari 2002 ke 20 Peta dan basis data pemanfaatan lahan oleh Forest Watch Indonesia —Peta Hutan / Forest Watch Indonesia menampilkan layer konsesi (HTI, HPH, tambang, perkebunan) serta indeks ancaman/bencanayang dapat dipakai untuk memetakan tumpang-tindih izin dan mengidentifikasi DAS hulu yang kritis. Data ini menyediakan dasar teknis untuk membandingkan pola konsesi di Papua dengan pola yang memicubencana di Sumatera. Kasus hukum/kebijakan terkait izin yang kontroversial —contoh global/Indonesia menunjukkan lambatnya penegakan hingga muncul tekanan publik besar (mis. revokasi izin tertentu setelah kampanye) — hal inimenegaskan perlunya mekanisme audit dan evaluasi izin yang kuat di Papua agar tidak mengulang kegagalan pengawasan seperti di Sumatera. Laporan internasional juga memetakan bagaimana pembukaan izin di area sensitif memicu krisis ekologis. Mengapa Kasus Sumatera Relevan untuk Papua? Kesamaan teknis/pola: di Sumatera, pembukaan hutan di hulu DAS oleh tambang, HTI, dan perkebunan menyebabkan hilangnya fungsi penyerap air, meningkatnya sedimentasi, dan akhirnya banjir bandang yang menghantam pemukiman hilir. Di Papua terlihat pola konsesi yang mulai menembus area sensitif (konservasi, DAS hulu, wilayah adat dan pulau-pulau karst)—sebuah kombinasi yang bila tidak dikendalikan berpotensi menciptakan “mesin banjir” serupa. Perbedaan konteks tapi risiko lebih besar: Papua memiliki curah hujan tinggi di banyak wilayah, topografi pegunungan yang curam, dan DAS besar yang bila dirusak dapat memicu longsor dan banjir dengan skala dan dampak sosial-ekonomi yang sangat besar. Dengan kata lain, kesalahan tata kelola yang sama dapat mengakibatkan konsekuensi yang lebih parah di Papua daripada di beberapa wilayah Sumatera. Peran Kritis BP3OKP (Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua) Institut USBA menegaskan bahwa BP3OKP, sebagai lembaga pengampu percepatan dan sinkronisasi pembangunan Otonomi Khusus Papua (diatur melalui Perpres dan struktur Badan Pengarah), memiliki kewenangan strategis untuk memastikan pencegahan terjadinya bencana serupa di Papua. Perpres terkait posisi dan fungsi Badan Pengarah menempatkan BP3OKP pada posisi koordinatif untuk melakukanharmonisasi kebijakan, evaluasi …

Read more “Banjir dan Longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat 2025: Peringatan Keras Bagi Papua untuk Menghindari Krisis Ekologis Serupa”

Sekolah Selam Arborek Dive Center, Dukung Ekowisata dan Monitoring Pesisir

by Institut USBAPendidikanPosted on Comments are Disabled

Institut USBA ikut memajukan Arborek Dive Center dengan mendorong beroperasinya Sekolah Selam. Sekolah Selam di Arborek Dive Center dirancang sebagai ruang belajar yang memadukan keterampilan menyelam, kesadaran ekologis, dan tanggung jawab perawatan laut. Melalui pendekatan ekowisata berkelanjutan, sekolah ini melatih pemandu selam lokal yang mampu menghadirkan pengalaman menyelam yang edukatif dengan mengajak wisatawan memahami ekologi terumbu, bukan sekadar menikmatinya. Menyelam menjadi sarana belajar, bukan konsumsi alam. Sekolah ini juga berfungsi sebagai pusat monitoring laut berbasis komunitas. Penyelam dilatih melakukan pengamatan dan pencatatan kondisi terumbu serta spesies kunci, sehingga pengetahuan lapangan tumbuh dari masyarakat sendiri dan mendukung pengelolaan kawasan konservas

Pendidikan dan Penanaman Mangrove di Arborek

by Institut USBAPendidikanPosted on Comments are Disabled

Dalam rangka mendukung upaya konservasi pesisir dan penguatan ketahanan ekologi masyarakat di kawasan wisata berbasis adat, Institut USBA melaksanakan Pendidikan dan Penanaman Mangrove di Kampung Arborek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat pada 22 November 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bidang Ekologi Laut Rudi Dimara dan Direktur Institut USBA. Tim Institut USBA turun langsung menanam bersama anak-anak di tepi pantai kawasan wisata Arborek. Sebelumnya, Filip Imbir, Bidang Media & Komunikasi memberikan pendidikan bagi anak-anak mengenai pentingnya mangrove bagi pesisir. Hari itu juga semua peserta yang hadir mendapatkan makanan sehat bergizi dengan bahan lokal yang disiakan oleh para masyarakat Arborek. Kegiatan ini didukung oleh BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat sebagai bagian dari program konservasi berbasis masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesadaran lingkungan, perlindungan pesisir. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan anak-anak pelajar dari SD Inpres O4 Arborek dan Pemerintah Kampung Arborek.

Direktur Institut USBA Charles Imbir Ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

by Institut USBAAdatPosted on Comments are Disabled

Dari kegiatan Peningkatan Kapasitas, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Raja Ampat yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya (LHKP), 14 November 2025, menghasilkan rancangan rekomendasi yang menjadi titik penting bagi upaya penguatan masyarakat adat. Rekomendasi tersebut adalah: Institut USBA diberi amanah besar dengan hasil FGD yang antara lain memutuskan, Direktur Institut USBA, Charles Imbir sebagai koordinator Tim Kecil yang mengkomunikasikan usulan pengakuan & perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat.

FGD Peningkatan Kapasitas, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak Masyarakat Adat Raja Ampat

by Institut USBAAdatPosted on Comments are Disabled

Institut USBA diundang sebagai narasumber dalam Gelar Sosialisasi dan FGD, Peningkatan Kapasitas, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Raja Ampat yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya (LHKP), 14 November 2025. Kegiatan ini dihadiri Ketua Komisi I DPRK Raja Ampat, Kabid Lingkungan Hidup Dinas LHKP PBD, Perwakilan MRPBD, Akademisi Universitas Papua, OPD teknis di Raja Ampat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Mitra kerja terkait dan sejumlah pimpinan lembaga Masyarakat Adat di Raja Ampat. Dalam kesempatan ini, Institut USBA menyerahkan buku Rekonstruksi Sejarah Sub Suku USBA kepada Wakil Bupati Raja Ampat, Drs Mansyur Syahdan, M.Si.

Lokakarya Forum Multipihak Pembangunan Kabupaten Tambraw

by Institut USBAKegiatanPosted on Comments are Disabled

Sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat pembangunan berbasis pengetahuan lokal dan kearifan masyarakat adat di Papua Barat Daya, Institut Usba turut menjadi narasumber dalam kegiatan Lokakarya Forum Multipihak Peduli Pembangunan Kabupaten Tambrauw pada 13-14 Oktober 2025. Forum ini diselenggarakan dengan tujuan membangun dialog lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal guna merumuskan arah pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di wilayah Tambrauw.

Pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP)

by Institut USBAAdatPosted on Comments are Disabled

Sebagai tindak lanjut kegiatan Gelar Senat, tim Institut USBA bersama perwakilan masyarakat adat melaksanakan audiensi resmi dengan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRPBD) pada 6 Oktober 2025. Audiensi ini bukan hanya seremonial, tetapi merupakan bentuk akuntabilitas politik masyarakat adat dalam menagih komitmen konstitusional MRP sebagai representasi kultural Orang Asli Papua (OAP). Dalam kesempatan tersebut, tim Gelar Senat yang diprakarsai oleh Institut USBA menyampaikan hasil Gelar Senat berupa Delapan Maklumat Gelar Senat. Kegiatan ini menjadi fondasi awal bagi kolaborasi jangka panjang antara masyarakat adat, lembaga pemerintah, dan mitra pembangunan untuk memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai penjaga sah tanah leluhur dan warisan kebudayaan Raja Ampat.

Gelar Senat Raja Ampat

by Institut USBAAdatPosted on Comments are Disabled

Sebagai tindak lanjut langsung dari proses sosialisasi, Institut USBA menyelenggarakan Gelar Senat Raja Ampat pada 1–3 Oktober 2025 di Hotel Mariat, Sorong, bekerja sama dengan Forum Komunikasi Masyarakat Adat Raja Ampat. Kegiatan ini dikemas dalam sebuah forum Dialog Kebudayaan dan Penguatan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Forum ini mempertemukan pemimpin adat, tokoh perempuan dan pemuda, akademisi, Lembaga Masyarakat Adat, Dewan Adat Suku (DAS), Dewan Adat Sub Suku (DASS), LSM, DPRK, DPRP, dan MRP, Perwakilan Pemda Provinsi Papua barat Daya, Perwakilan Pemda Raja Ampat serta media, menjadikannya momentum penting untuk konsolidasi sosial, politik, dan kultural masyarakat adat Raja Ampat. Dari proses musyawarah ini, lahir Delapan Maklumat Gelar Senat Raja Ampat, yang menjadi dokumen politik, moral, dan strategis masyarakat adat dalam memperkuat posisi kolektif mereka terhadap kebijakan publik dan tata kelola sumber daya alam. Delapan Maklumat Gelar Senat

Sosialisasi Buku Sejarah Sub Suku Usba di Raja Ampat

by Institut USBABukuPosted on Comments are Disabled

Setelah diluncurkan di ibu kota, Institut USBA bersama para peneliti, tokoh adat, dan mitra kebudayaan melanjutkan langkah berikutnya: membawa kembali buku tersebut ke tanah asalnya. Kegiatan ini diberi makna sebagai pengembalian “buku” kepada pemilik adat. Buku yang semula ditulis berdasarkan kisah, ingatan, dan pengetahuan masyarakat Usba, kini dikembalikan sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab intelektual. Prosesi ini dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan adat setempat, diawali dengan doa dan sambutan para tetua adat di rumah tua, disertai simbol penyerahan buku sebagai tanda kembalinya cerita kepada asalnya. Dalam perjalanan sosialisasi ini, tim Institut Usba melakukan kunjungan ke tiap kampung dan marga di wilayah Raja Ampat, membagikan buku dan mengadakan diskusi terbuka bersama masyarakat. Buku tidak hanya dibaca, tetapi diperbincangkan kembali, diperiksa bersama, dan diberi ruang untuk menerima masukan, koreksi, atau tambahan cerita dari para pemilik ingatan. Dalam suasana yang akrab dan penuh makna, buku ini menjadi alat untuk membangun kembali dialog antar komunitas adat, mempertemukan versi-versi cerita yang berbeda, dan memperkaya catatan sejarah yang telah ditulis. Sosialisasi ini tidak hanya memperkuat akurasi isi buku, tetapi juga menjadikan masyarakat adat sebagai subjek utama dalam produksi dan validasi pengetahuan tentang dirinya sendiri.

Penulisan Sejarah Sub Suku Usba

by Institut USBARisetPosted on Comments are Disabled

Penulisan sejarah Sub Suku Usba lahir dari kesadaran kolektif dari masyarakat Usba melalui Dewan Adat Sub Suku Usba untuk merekam jejak, meneguhkan identitas, dan menyalakan kembali ingatan tentang akar-akar kebudayaan. Upaya ini bukan semata pencatatan peristiwa masa lalu, tetapi juga merupakan perjalanan pengetahuan. Penulisan sejarah ini menjadi bagian dari proses repatriasi pengetahuan: mengembalikan kisah ke asalnya, dan memastikan bahwa ingatan kolektif tetap hidup dalam generasi masa kini dan mendatang. Kerja penulisan dilakukan selama 6 bulan, yang terdiri dari proses riset, studi kepustakaan dan historiografi. Tim penulis terdiri dari peneliti kebudayaan Lisa Febriyanti, R.D. Mahendra Uttunggadewa yang didukung oleh generasi muda Usba Hilton Rumbewas, Matias Daud Rumbewas, Franz Meru Mambrisauw, Almendo Imbir, Matius Imbir, dan fotografer F. Alves Fonataba. Di bawah payung Institut USBA, karya-karya sejarah ini disusun dengan semangat keterbukaan, kolaborasi, dan penghormatan terhadap adat. Mengundang Dewan Adat Suku Byak Sebelum riset buku dimulai, Dewan Adat Sub Suku Usba menyelenggarakan rapat kerja pengurus untuk menginisiasi jalannya riset. Dalam rapat kerja tersebut, hadir Dewan Adat Suku Byak yang memberikan wawasan awal kebudayaan Byak. Seperti diketahui, sebagian besar leluhur masyarakat Usba berasal dari Pulau Biak. Wawasan ini menjadi konteks riset yang penting untuk memahami motivasi migrasi dan kesejarahan suku Byak. Wawancara Tiap Marga Salah satu kegiatan utama yang dilakukan adalah wawancara mendalam dengan tiap marga yang tergabung dalam struktur sosial masyarakat Usba. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap di berbagai kampung dan pulau di wilayah Kepulauan Ayau, Meosbekwan dan Rauki, dengan melibatkan para tetua adat, kepala marga, dan generasi muda. Wawancara dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kultural, menempatkan narasumber bukan sekadar sebagai pemberi informasi, tetapi sebagai penjaga pengetahuan (knowledge keeper) yang memelihara memori kolektif marga masing-masing. Setiap marga memiliki kisah asal-usul, perjalanan leluhur, dan hubungan genealogis yang unik, sehingga proses wawancara menjadi sarana penting untuk memahami mosaik sejarah Sub Suku Usba secara utuh. Merajut Kisah dari Pulau ke Pulau Observasi dan wawancara selama lebih dari 14 hari dengan mengitari Kepulauan Raja Ampat. Melakukan perjalanan lintas pulau, di mana tim penulis mendatangi komunitas dan suku-suku lain yang memiliki keterkaitan sejarah dengan Usba. Perjalanan ini dilakukan ke sejumlah pulau di gugusan Ayau, juga kampung-kampung di Kabare, Saleo, Arborek, Meosmansar, Yenbuba, Warsamdin, Arefi, Sop, Doom dan Sorong, yang masih menyimpan jejak hubungan genealogis dan kultural dengan masyarakat Usba. Perjalanan penulisan buku ini menempuh 27 titik lokasi kampung dan kota dengan mengambil data dari 68 narasumber secara komprehensif. Tujuan utamanya ialah menelusuri jejaring asal-usul (network of origins), bagaimana para leluhur Usba berinteraksi, membentuk ikatan perkawinan, pertukaran pengetahuan, dan hubungan dagang maupun spiritual dengan suku-suku lain. Sekilas Konten Buku Buku ini berisi berhasil disusun sebagai dokumentasi awal dan catatan memori kolektif masyarakat USBA. Salah satu kerja berharga yang dilakukan tim penulis adalah menyusun genealogi masing-masing narasumber dan menyatukannya menjadi satu peta besar jaringan kekerabatan Usba. Selain itu pengetahuan lain yang berhasil disusun dalam buku ini antara lain: Informasi lebih lanjut seputar isi dan pemesanan buku dapat dilakukan dengan menghubungi email: institut.usba@gmail.com