Author: Institut USBA

Warisan yang Menuntut Keberanian, Pariwisata yang Menunggu Nahkoda,dan Keadilan yang Sudah Terlalu Lama Ditunda RAJA AMPAT, Papua Barat Daya — Satu tahun adalah waktu yang singkat untuk membenahi yang kronik. Namun satu tahun sudah cukup untuk menunjukkan ke mana kompas mengarah—dan apakah keberanian yang dibutuhkan sudah mulai bergerak. Institut USBA menilai bahwa tahun pertama Oridek-Mansyur memimpin Raja Ampat merupakan fase konsolidasi awal, yang secara objektif membuka ruang penting bagi penguatan kebijakan di tahun kedua. Oridek-Mansyur memimpin kepulauan yang tidak memerlukan promosi. Raja Ampat kini menyandang status ganda dari UNESCO: sebagai Global Geopark sejak 2023, dan sebagai Cagar Biosfer Dunia sejak September 2025—sebuah pengakuan yang menempatkan kepulauan ini bukan hanya sebagai aset daerah, melainkan sebagai tanggung jawab peradaban. Dengan cakupan sekitar 135.000 km² dan kandungan sekitar 75 persen spesies karang global, nilai ekologis Raja Ampat melampaui batas administrasi manapun. Yang diwarisi pasangan ini bukan hanya kemegahan itu. Mereka mewarisi 16 Izin Usaha Pertambangan nikel yang berserakan di kepulauan—12 di antaranya tepat di dalam zona UNESCO Global Geopark. Mereka juga mewarisi pariwisata yang tumbuh tanpa masterplan, tanpa kuota, tanpa panduan daya dukung. Dan mereka mewarisi masyarakat adat pemilik hak ulayat yang selama bertahun-tahun menjaga laut dan hutan ini, namun tidak pernah benar-benar diperlakukan sebagai tuan rumah di negeri mereka sendiri. Catatan ini tidak dimaksudkan sebagai vonis, melainkan sebagai evaluasi konstruktif—cermin yang kami sodorkan dengan hormat, karena Raja Ampat layak mendapatkan tata kelola yang sepadan dengan nilainya sebagai warisan dunia. Warisan Izin Tambang: Kasus PT Nurham dan Sistem yang Sakit Di antara belasan nama perusahaan tambang yang pernah berakar di Raja Ampat, kasus PT Nurham menjadi pelajaran paling gamblang tentang bagaimana perizinan bisa berjalan tanpa kendali, tanpa konsultasi, dan tanpa akuntabilitas. Kasus ini bukan sekadar satu izin yang bermasalah. Ia mencerminkan tiga kegagalan sistemik yang lebih dalam. Pertama, krisis legitimasi dokumen. Ketika instansi hukum pemerintah daerah sendiri mempertanyakan keabsahan SK yang ditandatangani di penghujung masa jabatan bupati sebelumnya, pertanyaannya bukan lagi soal satu perusahaan—melainkan soal integritas seluruh proses perizinan di tingkat daerah. Legislator Yan Mandenas menuntut pemeriksaan menyeluruh atas pejabat daerah dan kementerian terkait. Pakar hukum Universitas Andalas, Herdiansyah dan Feri Amsari, menyebut pola seperti ini rentan melibatkan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang. Kedua, celah ‘akrobat hukum’ yang belum ditutup. UU Cipta Kerja membuka preseden berbahaya: IUP yang dicabut dapat hidup kembali melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Greenpeace Indonesia mencatat dua IUP yang sebelumnya dibatalkan diterbitkan kembali pada 2025. Selama celah ini terbuka, setiap pencabutan izin hanya penyelesaian sementara—bukan perlindungan permanen. Ketiga, FPIC yang tidak pernah menjadi persyaratan nyata. Selama mekanisme persetujuan bebas dan bermakna dari masyarakat adat bukan prasyarat formal yang mengikat, penolakan seperti Marga Mentansan hanya akan terus menjadi suara yang kalah sebelum didengar. Pencabutan empat IUP pada 10 Juni 2025 adalah langkah korektif yang patut diapresiasi. Namun tanpa audit menyeluruh atas proses penerbitannya dan tanpa penutupan celah reaktivasi izin, koreksi administratif semata tidak cukup untuk menjamin perlindungan Raja Ampat secara permanen. PT Gag Nikel—dengan konsesi 13.136 hektare atau tiga kali luas daratan Pulau Gag sendiri—masih beroperasi. Berdasarkan analisis satelit Auriga Nusantara dan Insight Earth (Oktober 2025), lebih dari 500 hektare hutan di kepulauan Raja Ampat telah rusak. Dalam radius 12 mil laut dari pulau-pulau berizin tambang, sekitar 2.400 dari 6.700 hektare terumbu karang masuk kategori risiko tinggi—dan kerusakan ini tidak menunggu keputusan birokrasi. Tata Kelola Investasi: Antara Keluhan yang Tepat dan Solusi yang Ditunggu Ada satu angka yang seharusnya sudah mengakhiri perdebatan tentang pilihan pembangunan Raja Ampat: sektor nikel rata-rata menyumbang sekitar Rp 50 miliar per tahun bagi daerah, sementara pariwisata dan perikanan menyumbang lebih dari Rp 150 miliar—tiga kali lipat lebih besar. Dan itu baru nilai yang terukur dalam rupiah, belum termasuk nilai ekosistem yang menopang seluruh sendi kehidupan masyarakat adat selama berabad-abad. Bupati Orideko Burdam pernah secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap sentralisasi kewenangan perizinan yang merampas kendali pemerintah daerah atas sumber daya di wilayahnya. Pernyataan itu tepat secara substansi dan berani secara politik. Namun keluhan yang tepat, jika tidak diterjemahkan menjadi advokasi yang sistematis dan langkah yang terukur, hanya akan menjadi catatan kaki sejarah. Tata Kelola Pariwisata: Surga yang Mulai Sesak Tanpa Nahkoda Data BPS Raja Ampat 2024 mencatat 33.277 kunjungan wisatawan—melampaui estimasi daya dukung optimal 21.000 wisatawan per tahun menurut kajian ilmiah Nikijuluw et al. (2017). Di situs Manta Sandy, 2.097 kunjungan tercatat hanya dalam lima bulan pertama 2023. Di titik seperti inilah pariwisata yang tidak dikelola dengan tepat bisa menjadi ancaman bagi ekosistem yang sama yang menjadi alasan orang datang—sebuah ironi yang seharusnya tidak terjadi. Ironisnya, hingga pertengahan 2025, Raja Ampat belum memiliki masterplan pariwisata yang memiliki kekuatan hukum. Rencana pembentukan tim lintas kementerian baru diusulkan Menteri Pariwisata pada Juni 2025—di tengah krisis tambang yang viral. Ini bukan kebijakan yang terencana. Ini respons terhadap tekanan publik. Perbedaan keduanya sangat menentukan ketahanan tata kelola jangka panjang. Keadilan Masyarakat Adat: Persoalan yang Tidak Bisa Terus Menunggu Di balik semua angka dan kebijakan, ada wajah yang paling berhak hadir dalam setiap keputusan tentang Raja Ampat, namun hampir selalu absen dari ruang-ruang pengambilan keputusan itu: masyarakat adat, pemilik hak ulayat yang sesungguhnya. PT Gag Nikel menyetor Rp 2,655 triliun ke kas negara dalam bentuk pajak dan royalti, periode 2018–2024. Kompensasi yang diterima pemilik ulayat selama itu: “hanya berupa songkok dan sajadah.” Pada 2023, Marga Ayello mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sorong, menuntut royalti yang belum dibayarkan senilai Rp 550 miliar. Bukan karena serakah—melainkan karena selama lima tahun beroperasi, mereka bahkan tidak diberi tahu berapa yang seharusnya menjadi hak mereka. Sengketa ini bukan kasus tunggal. Aksi damai masyarakat adat Kawei dan Pulau Gag di Kantor Gubernur Papua Barat Daya (6 Agustus 2024) dan delapan maklumat Gelar Senat Masyarakat Adat kepada Majelis Rakyat Papua Papua Barat Daya (Oktober 2025) adalah dua penanda penting: bahwa kesabaran memiliki batas, dan bahwa pengakuan formal tanpa keadilan ekonomi yang nyata hanyalah kata-kata. Tradisi Sasi—sistem adat yang selama berabad-abad mengatur kapan dan berapa yang boleh diambil dari laut dan hutan, menjaga ritme pemulihan ekosistem secara alami—kini terdesak dari dua arah: oleh industri yang merebut wilayah ulayat, dan oleh pariwisata yang belum mengenal batas. “ …

Read more “Catatan Satu Tahun Kepemimpian Orideko Burdam-Mansyur Syahdan”

Kegiatan Diskusi Buku dan Pameran Foto Rekonstruksi Sejarah Sub Suku USBA di Raja Ampat telah diselenggarakan secara sukses di hotel Mariat Sorong. Acara dibuka langsung oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Drs. Yakob Karet, M.Si mewakili Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Dari diskusi yang berlangsung ada beberapa catatan yang tak kalah penting dan perlu mendapatkan sorotan khusus sebagai sebuah pesan sekaligus merupakan amanat yang menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat adat di Raja Ampat khususnya dan Papua Barat Daya di masa depan. Pertama, kerja-kerja kebudayaan tidak semata dimaknai sebagai kerja-kerja kesenian atau pun kerja-kerja ekonomi kreatif untuk mendukung sektor wisata. Namun yang tak kalah penting juga adalah kerja-kerja penulisan dan pendokumentasian berbagai warisan budaya benda dan tak benda seperti halnya juga penyusunan buku sejarah. Pada konteks itu, dibutuhkan tekad dan keterlibatan anak negeri untuk menjadikannya sebuah keniscayaan bagi sebesar-besarnya peri kehidupan yang berkeadaban. Kedua, sejarah tak hanya sekadar catatan peristiwa dari kumpulan memori kolektif di masa lalu. Sejarah juga tidak bisa dilepaskan dari nilai dan praktik budaya yang melingkupi peristiwa yang terjadi dalam ruang dan waktunya. Oleh sebab itu sejarah juga meniscayakan adanya pendekatan transdisipliner untuk dapat mengambil makna dan pesan dari masa lalu bagi kita yang hidup kini untuk menjalani hidup guna masa depan yang lebih baik. Ketiga, mempelajari sejarah bukan untuk memutar jarum jam peradaban kembali mundur ke masa lalu, karena waktu senantiasa bergerak maju ke masa depan. Sejarah juga menjadi kaca benggala yang memberikan hikmat kebijaksanaan untuk memastikan agar kesalahan di masa lalu tidak terulang kembali demi masa depan yang lebih baik. Keempat, dengan demikian, sejarah bukan dihadirkan untuk membuka luka lama dan perpecahan, melainkan sebaliknya menjadi dasar kekuatan untuk tinggal dan hidup bersama dalam persatuan dan kesatuan dengan penuh cinta kasih dalam semangat gotong royong demi masa depan yang lebih mulia, adil dan beradab. Kelima, oleh karena itu, negara, utamanya pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan harus secara sungguh sungguh memberikan prioritas dukungan pada upaya-upaya pelestarian, pemajuan dan pemanfaatan kebudayaan guna menemukan solusi dan resolusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi Orang Asli Papua saat ini dalam bingkai Otonomi Khusus Papua sebagai mana diatur dalam Undang Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 2 tahun 2021. Meski lima poin tersebut di atas merupakan serpihan pesan yang tercecer seusai perhelatan Kegiatan Diskusi Buku dan Pameran Foto Rekonstruksi Sejarah Sub Suku USBA di Raja Ampat, namun demikian ini menjadi catatan penting untuk disertakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kontak Media: institut.usba@gmail.com E-katalog Pameran Foto Sejarah Usba dapat diunduh di sini

Institut USBA: Implementasi di Papua Menentukan Kredibilitas Komitmen Global Indonesia Institut USBA memandang pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat menyampaikan pidato kunci (keynote speech) dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026), yang menegaskan keputusan pencabutan izin operasional 28 perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, sebagai penegasan politik hukum negara terhadap supremasi hukum dalam tata kelola sumber daya alam. Pernyataan Presiden di forum global tersebut bukan pengumuman kebijakan baru, melainkan penegasan atas langkah korektif yang telah dan sedang dijalankan pemerintah. Dalam konteks ini, pencabutan izin diposisikan sebagai instrumen penegakan hukum, bukan kebijakan ad hoc, serta menegaskan bahwa aktivitas investasi wajib tunduk pada hukum, keberlanjutan ekologis, dan perlindungan ruang hidup masyarakat. “Pidato Presiden di Davos adalah pernyataan komitmen politik di tingkat global. Kredibilitasnya ditentukan oleh konsistensi implementasi penegakan hukum di dalam negeri, terutama di wilayah dengan sensitivitas ekologis dan sosial tertinggi seperti Papua,” tegas Charles Imbir, Direktur Institut USBA. Papua sebagai Ruang Verifikasi Penegakan Hukum Institut USBA menilai bahwa Tanah Papua merupakan ruang verifikasi utama bagi konsistensi kebijakan penegakan hukum sumber daya alam Indonesia. Dengan tutupan hutan tropis yang luas, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil bernilai ekologis global, serta ketergantungan masyarakat adat terhadap lingkungan hidup, Papua menjadi tolok ukur keselarasan antara komitmen nasional dan praktik kebijakan. Preseden penegakan hukum telah terbangun sebelum pernyataan Presiden di Davos. Pada 2021, Bupati Sorong, Johny Kamuru, mencabut izin empat perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kebijakan yang kemudian diuji dan dikuatkan melalui proses peradilan tata usaha negara. Langkah ini menunjukkan bahwa koreksi kebijakan berbasis hukum justru memperkuat legitimasi negara dan kepastian tata kelola. Di tingkat provinsi, Gubernur Papua, Matius Fakhiri, pada Rabu (31/12/2025) menegaskan fokus Pemerintah Provinsi Papua pada penataan ulang izin perkebunan sawit yang telah ada. Ia menyatakan bahwa izin perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sesuai peraturan telah dan akan dicabut, serta seluruh izin yang ada, termasuk di Kabupaten Jayapura dan Sarmi, akan dievaluasi secara ketat. Pernyataan ini menegaskan kesinambungan kebijakan penegakan hukum antara pemerintah pusat dan daerah. Kerangka Hukum Pulau-Pulau Kecil sebagai Batas Normatif Institut USBA menegaskan bahwa penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Papua harus berpijak pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Undang-undang ini menetapkan pulau-pulau kecil sebagai ruang dengan perlindungan khusus karena keterbatasan daya dukung ekologis serta peran vitalnya bagi kehidupan masyarakat lokal. Kerangka normatif tersebut telah diperkuat melalui preseden yudisial, termasuk putusan pengadilan terkait Pulau Wawonii, yang menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di pulau kecil bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan tata ruang. Yurisprudensi ini memperjelas batas kewenangan negara dalam mengelola wilayah pulau-pulau kecil dan menjadi rujukan wajib dalam evaluasi perizinan. Raja Ampat: Implementasi Awal dan Tolok Ukur Konsistensi Dalam konteks Papua, Kabupaten Raja Ampat memiliki posisi strategis sebagai kawasan bernilai ekologis global sekaligus ruang hidup masyarakat adat. Pencabutan empat izin pertambangan nikel pada Juni 2025 merupakan langkah yang tepat dan patut diapresiasi sebagai bagian dari implementasi penegakan hukum yang sejalan dengan UU PWP3K dan preseden putusan pengadilan. Namun demikian, Institut USBA menilai bahwa pencabutan izin tersebut harus dipastikan sebagai bagian dari proses menuju jaminan perlindungan permanen. Raja Ampat perlu ditegaskan sebagai kawasan yang, secara hukum dan kebijakan, terbebas dari aktivitas pertambangan yang bertentangan dengan karakter dan peruntukan pulau-pulau kecil. Koreksi administratif ini harus dikonsolidasikan menjadi kepastian normatif yang mengikat, agar Raja Ampat berfungsi sebagai tolok ukur konsistensi penegakan hukum nasional, bukan sebagai respons situasional atau kebijakan ad hoc. Pendekatan Normatif–Institusional Penegakan Hukum Institut USBA menekankan bahwa penegakan hukum sumber daya alam harus diletakkan dalam kerangka normatif–institusional, bukan emosional. Pendekatan ini memastikan konsistensi kebijakan antarwilayah, kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, serta kewibawaan negara sebagai negara hukum. Langkah-langkah yang telah dilakukan di Papua, termasuk di Raja Ampat, menunjukkan bahwa penegakan hukum telah mulai diterjemahkan ke dalam tindakan nyata berbasis hukum. Tantangannya adalah menjaga konsistensi dan keberlanjutan kebijakan tersebut. Rekomendasi Strategis Untuk memastikan transisi dari komitmen menuju implementasi berkelanjutan, InstitutUSBA merekomendasikan: “Sejarah tidak hanya mencatat pernyataan Indonesia di Davos, tetapi menilai konsistensi penegakan hukum di dalam negeri. Papua, dan khususnya Raja Ampat, adalah ruang di mana legitimasi negara sebagai negara hukum yang berdaulat secara ekologis diuji,” tutup Imbir. Kontak Media: institut.usba@gmail.com Bagikan

Institut USBA memandang bahwa setiap kebijakan transisi energi nasional di Papua harus belajar dari sejarah, bukan mengulanginya. Usulan penanaman kelapa sawit skala besar untuk biofuel adalah jalan mundur yang membahayakan, sebuah kegagalan yang ingin dipaksakan kembali. Di Sumatera dan Kalimantan, jejak kehancurannya nyata: deforestasi masif telah memicu bencana alam seperti banjir bandang dan longsor yang semakin kerap dan merusak, konflik agraria memanas, dan masyarakat terpinggirkan di atas tanahnya sendiri. Pola yang sama tidak boleh dijadikan cetak biru untuk masa depan Papua. Lebih dari sekadar proyek teknis, pembangunan di Papua adalah persoalan kedaulatan. Otonomi Khusus diberikan untuk mengakui hak-hak dasar orang Papua, termasuk hak untuk menentukan modelpembangunan yang selaras dengan nilai budaya, kelestarian ekologi, dan aspirasi kolektif mereka. Kebijakan yang dirumuskan secara sepihak, tanpa proses konsultasi dan persetujuan yang sah darimasyarakat adat, pada hakikatnya mengabaikan semangat dan hukum Otonomi Khusus itu sendiri.Pemerintah sesungguhnya telah terikat secara hukum untuk mendasarkan kebijakan apa pun di Papuapada pengakuan hak-hak masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang OtonomiKhusus Papua (Pasal 43) mewajibkan negara untuk mengakui, menghormati, melindungi, dan memberdayakan hak-hak tersebut, termasuk hak ulayat. Ketentuan ini bersumber dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan diteguhkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara. Oleh karena itu, mengabaikan hak-hak adat dalam proyek energi bukan lagi soal kebijakan, melainkan pelanggaran terhadap mandat konstitusional Otonomi Khusus itu sendiri. Institut USBA mendesakdihentikannya segala perencanaan kebijakan energi berbasis konversi lahan skala besar, termasuksawit, untuk Papua. Sebuah moratorium harus diterapkan hingga sebuah mekanisme konsultasi danpengambilan keputusan yang sah, setara, dan bermakna dengan masyarakat adat terbangun. Mekanisme ini harus memenuhi prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dan melibatkan representasi politik-kultural masyarakat adat Papua yang diakui secara sah. Dalam konteks ini, kami menyuarakan tuntutan mendesak untuk segera membangun dan mengakuisebuah mekanisme representasi politik-kultural yang permanen, sah, dan diakui negara — yangsepenuhnya berasal dari dan bertanggung jawab kepada masyarakat adat Papua. Sebuah dewanrakyat atau bentuk representasi lain yang legitimate harus menjadi mitra yang setara denganpemerintah dalam merumuskan semua kebijakan strategis. Tanpa kelembagaan representasi yanglegitimate, dialog akan selalu timpang dan kebijakan berisiko memicu konflik sosial baru. Sebagai alternatif yang adil, berkelanjutan, dan telah terbukti bermanfaat langsung bagi komunitas,Papua memiliki potensi besar untuk memimpin transisi energi berbasis komunitas. Pengembanganenergi surya, mikro-hidro, dan biomassa berbasis tanaman lokal yang tidak merusak hutan, dapatmemberikan kedaulatan energi langsung bagi kampung-kampung, menciptakan lapangan kerja, danmenjaga kelestarian alam. Model inilah yang sesungguhnya menjawab cita-cita kemandirian energitanpa mengorbankan kedaulatan rakyat Papua. “Mengusulkan sawit sebagai solusi energi di Papua adalah bentuk pengabaian terhadap sejarah danrealitas. Kita tidak boleh lagi terjebak pada ilusi bahwa keuntungan korporasi sama dengankesejahteraan rakyat. Kedaulatan energi yang sesungguhnya bagi Papua hanya bisa lahir daripengakuan terhadap kedaulatan masyarakat adat atas tanah dan hutannya, serta pilihan padateknologi energi terbarukan yang membumi dan berpihak pada rakyat,” tegas Charles Imbir, DirekturInstitut USBA. Kontak Media: institut.usba@gmail.com