DOREHKAR, KEPULAUAN AYAU — Laut bagi masyarakat Usba bukan sekadar ruang geografis yang membentang di antara pulau-pulau. Laut adalah ruang hidup yang dikenali melalui nama-nama tempat, batas wilayah adat, perubahan musim, lokasi mencari ikan, serta aturan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pengetahuan tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekaligus dasar dalam menjaga hubungan manusia dengan alam.
Namun, bagaimana pengetahuan dan aturan adat dapat memperoleh tempat dalam pengelolaan kawasan konservasi? Bagaimana tanggung jawab menjaga laut dapat dibangun bersama, sehingga tidak hanya dibebankan kepada masyarakat yang hidup di wilayah tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bagian dari Dialog Terbuka Pemangku Adat dan Mitra Konservasi di Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) di Kampung Dorehkar, Kepulauan Ayau, Raja Ampat. Dialog ini mempertemukan Dewan Adat Sub Suku Usba, BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat, pemerintah kampung, pemerintah distrik, SD YPK Silo Dorehkar, SD YPK Elim Meosbekwan, gereja Silo Dorehkar , serta kepolisian Distrik Ayau.
Pertemuan ini menjadi ruang bagi masyarakat adat dan berbagai pihak untuk membicarakan pengalaman, persoalan, serta harapan mengenai keberlanjutan konservasi laut. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Penguatan Tata Kelola Pengetahuan Adat untuk Konservasi Laut yang dilaksanakan Institut USBA dengan dukungan Blue Abadi Fund (BAF).
Penegakan Aturan dan Pengawasan Wilayah Konservasi
Bagi masyarakat Usba, wilayah laut tidak hanya dikenali melalui garis batas pada peta. Ada nama-nama tempat yang menyimpan pengetahuan, lokasi yang memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat, tanda-tanda alam yang digunakan untuk membaca musim, serta aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya. Pengetahuan tersebut tumbuh melalui pengalaman hidup dan diwariskan lintas generasi.
Dalam praktiknya, masyarakat juga menghadapi berbagai tantangan untuk mempertahankan aturan dan praktik perlindungan wilayah. Ketika masyarakat menjalankan sasi, misalnya, diperlukan dukungan agar aturan tersebut dihormati oleh seluruh pihak yang menggunakan wilayah laut, termasuk mereka yang berasal dari luar komunitas.

Karena itu, konservasi tidak cukup hanya mengajak masyarakat untuk menjaga wilayahnya. Pemerintah, lembaga pengelola kawasan, dan pihak lain yang memanfaatkan sumber daya laut juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan perlindungan berjalan. Pengetahuan masyarakat perlu dipertemukan dengan kewenangan dan dukungan kelembagaan agar upaya konservasi dapat dilaksanakan secara lebih adil dan berkelanjutan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kebutuhan membangun pemantauan dan patroli bersama. Masyarakat Usba memiliki pengetahuan mengenai batas wilayah, lokasi penting, serta perubahan kondisi lingkungan. Pengetahuan ini dapat menjadi dasar untuk menentukan wilayah prioritas pemantauan. Sementara itu, pihak yang memiliki kewenangan pengawasan diperlukan untuk mendukung tindak lanjut apabila ditemukan aktivitas yang mengancam lingkungan atau diduga melanggar ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, masyarakat adat tidak hanya ditempatkan sebagai pemberi informasi atau pelaksana kegiatan lapangan, tetapi sebagai pihak yang memiliki peran dalam menentukan arah perlindungan wilayahnya.
Pendidikan dan Masa Depan Konservasi
Di tengah pembicaraan mengenai perlindungan laut, persoalan pendidikan juga muncul sebagai perhatian penting. Dalam dialog tersebut, Lovesye Umpes yang mewakili Dewan Adat Sub Suku Usba menyampaikan bahwa pengalaman dari kegiatan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup sebelumnya memperlihatkan adanya kekurangan tenaga guru di Kepulauan Ayau.
Ia juga mengungkapkan adanya persoalan kemampuan dasar membaca pada anak-anak yang telah lulus ke jenjang pendidikan menengah, bahkan tingkat atas, tetapi belum memiliki kemampuan membaca.
Menurut Lovesye, kondisi ini perlu mendapat perhatian karena akan memengaruhi keberlanjutan pendidikan lingkungan hidup. Upaya untuk memperkenalkan pengetahuan tentang alam, konservasi, dan lingkungan kepada generasi muda tidak akan berjalan maksimal apabila persoalan mendasar dalam pendidikan, terutama ketersediaan guru dan kemampuan membaca, belum teratasi.

Persoalan ini memperlihatkan bahwa pendidikan lingkungan hidup tidak dapat berdiri sendiri. Sebelum mengembangkan pembelajaran mengenai keanekaragaman hayati, pengetahuan adat, dan konservasi, masyarakat juga membutuhkan dukungan terhadap pendidikan dasar yang memadai. Keberlanjutan konservasi berkaitan erat dengan kesempatan anak-anak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kemampuan mereka.
Menanggapi persoalan tersebut, Charles Imbir dari Institut USBA menyampaikan bahwa selama satu tahun terakhir Institut USBA telah mendukung fasilitasi satu orang guru untuk membantu menjawab kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut.
Penyampaian ini kemudian membuka ruang pembicaraan mengenai kemungkinan dukungan dari pihak lain. Kepala Distrik Ayau dan pihak gereja setempat juga menyampaikan upaya untuk mengusahakan dukungan serupa. Hal ini menjadi peluang bagi kerja sama yang lebih luas dalam memperhatikan kebutuhan pendidikan masyarakat di Kepulauan Ayau.
Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa agenda konservasi memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial masyarakat. Menjaga laut juga berarti memperhatikan bagaimana pengetahuan diwariskan, bagaimana anak-anak memperoleh pendidikan, dan bagaimana generasi berikutnya memiliki kemampuan untuk memahami serta merawat wilayah kehidupannya.
Dari Pengetahuan Menuju Tanggung Jawab Bersama
Dialog di Dorehkar merupakan bagian dari proses yang lebih panjang. Melalui program yang didukung Blue Abadi Fund, Institut USBA bersama masyarakat telah memulai berbagai upaya, mulai dari dokumentasi pengetahuan adat, pemetaan partisipatif wilayah, pengembangan materi pendidikan lingkungan hidup, hingga membangun komunikasi dengan berbagai pihak.
Berbagai proses tersebut menghasilkan pengetahuan dan bahan yang dapat digunakan untuk memperkuat tata kelola konservasi. Namun, dokumentasi dan pemetaan tidak akan dengan sendirinya menjamin keberlanjutan lingkungan apabila tidak diikuti tindakan dan dukungan yang memadai.

Harapan masyarakat Usba mencakup keberlanjutan program konservasi, pembangunan patroli bersama berbasis masyarakat adat, penguatan pengakuan dan penegakan aturan adat, pendidikan dan pewarisan pengetahuan lintas generasi, pemantauan kondisi lingkungan, serta kerja sama jangka panjang dengan pemerintah dan mitra konservasi.
Keenam agenda tersebut saling berkaitan. Pengetahuan membantu masyarakat mengenali wilayah dan perubahan yang terjadi. Pemetaan membantu menjelaskan ruang yang perlu dijaga. Aturan adat memberikan arah bagi pemanfaatan sumber daya. Patroli membantu memantau kondisi dan aktivitas di lapangan. Sementara itu, pengakuan terhadap kewenangan masyarakat adat dan dukungan kelembagaan diperlukan agar tanggung jawab perlindungan tidak hanya bergantung pada masyarakat Usba sendiri.
Dialog ini menjadi kesempatan untuk mempertemukan berbagai kebutuhan tersebut. Kehadiran unsur adat, pemerintah, lembaga pengelola kawasan, sekolah, gereja, dan kepolisian memperlihatkan bahwa konservasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda.
Tentu, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam satu pertemuan. Masih diperlukan pembicaraan lanjutan untuk menentukan prioritas, membangun mekanisme koordinasi, memperjelas pembagian peran, dan memastikan harapan yang disampaikan dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata.
Bagi masyarakat Usba, menjaga wilayah berarti menjaga hubungan antara alam, pengetahuan, aturan, dan kehidupan masyarakat yang bergantung padanya. Karena itu, konservasi tidak seharusnya berhenti pada pengakuan terhadap pengetahuan adat, tetapi perlu diwujudkan melalui penghormatan terhadap aturan, dukungan terhadap kebutuhan masyarakat, serta tanggung jawab bersama dalam melindungi laut.
Suara orang Usba di meja dialog bukan hanya tentang keinginan untuk didengar. Lebih dari itu, suara tersebut membawa harapan agar pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan masyarakat adat menjadi bagian nyata dalam menentukan masa depan konservasi laut Raja Ampat.

