Siaran Pers
Untuk Segera Dipublikasikan
Seperempat Abad Otonomi Khusus Papua (2001–2026), Institut USBA Desak BP3OKP Lakukan Reformasi Tata Kelola dan Hentikan Tumpang Tindih Kelembagaan
Sorong Raya, 21 November 2026 – Tepat pada hari ini, 21 November 2026, kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua genap memasuki usia 25 tahun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Menandai momentum seperempat abad tersebut, Institut USBA merilis dokumen tinjauan kritis bertajuk “Refleksi 25 Tahun Otonomi Khusus Papua (2001–2026): Antara Harapan Afirmatif, Penyimpangan Tata Kelola, dan Realitas Kesejahteraan” yang ditujukan langsung kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Direktur Eksekutif Institut USBA, Charles M. Imbir, menegaskan bahwa sebagai badan khusus yang dikepalai secara ex officio oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden berdasarkan Pasal 68A UU Otsus Papua serta Perpres Nomor 121 Tahun 2022 jo. Perpres Nomor 102 Tahun 2025, BP3OKP memikul mandat strategis untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengevaluasi percepatan pembangunan di Tanah Papua. Namun, evaluasi 25 tahun terakhir menunjukkan adanya jurang lebar antara idealisme regulasi dan realitas kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) di lapangan.
“Regulasi afirmatif dan kucuran anggaran ratusan triliun rupiah terbukti tidak cukup apabila tidak disertai integritas tata kelola, kepatuhan pada hierarki hukum, penghormatan terhadap hak ulayat dan kelestarian lingkungan, serta penyelesaian persoalan HAM dan konflik secara berkeadaban,” ujar Charles M. Imbir dalam keterangannya di Sorong.

Institut USBA menyoroti empat penyimpangan struktural utama selama 25 tahun pelaksanaan Otsus:
1. Paradoks Fiskal dan Korupsi Elit
Besarnya aliran dana Otsus selama 25 tahun belum berbanding lurus dengan peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan di kampung-kampung. Tata kelola anggaran masih dibayangi kasus korupsi proyek infrastruktur dan suap/gratifikasi pejabat daerah, inefisiensi belanja birokrasi, tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), serta perencanaan program yang berorientasi proyek (project-driven) ketimbang kebutuhan riil warga.
2. Sentralisasi Kebijakan dan Kontroversi Tumpang Tindih Kelembagaan
Revisi UU Otsus melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 serta pembentukan empat Daerah Otonomi Baru (DOB) dinilai cenderung sentralistik dan minim partisipasi bermakna (meaningful participation) dari OAP. Institut USBA juga menyoroti secara khusus munculnya Keppres Nomor 110/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang berpotensi menciptakan dualisme koordinasi dan menabrak asas hierarki peraturan perundang-undangan (lex superior derogat legi inferiori), mengingat kedudukan UU Otsus (Pasal 68A) yang mengamanatkan peran BP3OKP berada jauh di atas Keputusan Presiden.
3. Eksploitasi Ekonomi Ekstraktif dan Marginalisasi Ekologis
Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada industri pertambangan skala besar dan perkebunan monokultur telah memicu deforestasi, kerusakan ekosistem rawa gambut, pencemaran sungai, serta konflik agraria akibat pengabaian hak ulayat dan prinsip persetujuan di awal tanpa paksaan (Free, Prior, and Informed Consent / FPIC)—seperti yang dialami masyarakat adat Suku Awyu, Suku Moi, maupun warga terdampak proyek strategis di Mimika dan Merauke.
4. Dominasi Pendekatan Keamanan dan Stagnasi Penyelesaian HAM
Berlanjutnya eskalasi konflik bersenjata di sejumlah wilayah seperti Nduga, Intan Jaya, Puncak, dan Maybrat telah memicu gelombang pengungsian puluhan ribu warga sipil serta melumpuhkan akses pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, amanat UU Otsus terkait pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) masih jalan di tempat setelah seperempat abad.
Lima Rekomendasi Strategis untuk BP3OKP
Menyikapi berbagai temuan kritis tersebut, Institut USBA mendesak BP3OKP untuk memprioritaskan lima langkah korektif strategis ke depan:
Institut USBA menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal kinerja BP3OKP melalui kajian kebijakan berbasis data dan dialog konstruktif demi terwujudnya Tanah Papua yang adil, damai, sejahtera, dan lestari.

