Masa Depan Keadilan Sosial OAP di Tengah Dinamika Politik Nasional, Institut USBA Desak Keberlanjutan BP3OKP Diprioritaskan dalam Proses Pencalonan Wakil Presiden

Siaran Pers-Untuk Segera Dipublikasikan Masa Depan Keadilan Sosial OAP di Tengah Dinamika Politik Nasional, Institut USBA Desak Keberlanjutan BP3OKP Diprioritaskan dalam Proses Pencalonan Wakil Presiden Sorong, 16 November 2026 – Institut USBA mencermati secara seksama dinamika ketatanegaraan nasional, khususnya menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Posisi strategis Wakil Presiden tidak hanya memegang peran penting dalam konstelasi politik eksekutif nasional, tetapi juga memikul mandat konstitusional yang krusial bagi percepatan pembangunan di Tanah Papua. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Wakil Presiden Republik Indonesia secara ex officio menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Ketentuan ini dipertegas lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 102 Tahun 2025, yang menempatkan Wakil Presiden sebagai kepala badan khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam mengawal pembangunan Papua. Menanggapi proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Institut USBA menegaskan betapa pentingnya agar proses tersebut tidak sekadar dibingkai dalam kalkulasi politik kekuasaan semata, melainkan sungguh-sungguh memprioritaskan keberlangsungan dan keberlanjutan BP3OKP. Direktur Eksekutif Institut USBA Charles Imbir menyampaikan bahwa BP3OKP adalah jangkar kelembagaan yang krusial untuk memastikan percepatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) berjalan tepat sasaran. “Setiap proses politik yang berkaitan dengan posisi Wakil Presiden harus memastikan bahwa agenda afirmatif untuk Papua tidak terganggu, mengalami kemunduran, atau kehilangan arah. Siapa pun figur yang kelak memegang tampuk kepemimpinan sebagai Wakil Presiden harus memiliki komitmen moral, pemahaman komprehensif, dan keberpihakan yang jelas terhadap percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua,” ujarnya. Institut USBA memandang bahwa dalam kerangka transisi kepemimpinan ini, terdapat empat poin penting yang harus menjadi perhatian bersama: Institut USBA akan terus mengawal isu strategis ini melalui kajian, advokasi, dan dialog publik yang konstruktif. Kami percaya bahwa masa depan Papua yang adil, damai, dan sejahtera merupakan tolok ukur utama dari kemajuan Papua secara keseluruhan.